RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), telah diadakan pertemuan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (5/3/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga, Plh. Sekretaris Provinsi Herdin Ismail, para pimpinan dari forkopimda, Badan Intelijen Negara (BIN), dan instansi vertikal lainnya.

Dalam pidatonya, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menekankan pentingnya kerja sama yang kokoh antara stakeholder untuk merealisasikan visi pembangunan daerah yang maju dan sejahtera.

“Forkopimda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kerja sama yang solid akan memastikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan. Karena dengan koordinasi yang kuat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat,” kata Suhardi Duka.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi stabilitas inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan, penegakan hukum terhadap objek pajak dan retribusi, penguatan pemerintahan dengan dukungan TNI-Polri, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan perekonomian daerah. Selain itu, juga dibahas hal-hal utama di Provinsi Sulawesi Barat.

Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menegaskan komitmennya dalam mendukung target pemerintah untuk menurunkan angka stunting.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Selain itu, Kapolda juga berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa, menyoroti tingginya kasus narkoba di Sulawesi Barat.

“Kita harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus narkoba secara lebih efektif,” katanya.

Dengan adanya langkah pencegahan yang lebih baik, diharapkan masyarakat semakin waspada dan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap bahaya narkoba.

Sementara itu, Kasi Ren Korem 142/Tatag, Kolonel Arh. Uun Samson, menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga ketahanan wilayah, terutama di sektor pertahanan dan kesiapsiagaan bencana.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilaksanakan secara maksimal guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Barat, Herdin Ismail, menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pernyataan ini disampaikan disela-sela rapat Forkopimda yang diselenggarakan di kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Herdin juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN serta instansi terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran roda pemerintahan di Sulawesi Barat.

“Kami tetap berkomitmen untuk membangun hubungan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan forkopimda, sinergi yang kuat sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang keamanan, sosial, maupun pembangunan daerah,” ujar Herdin Ismail.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan strategis yang akan segera diimplementasikan oleh masing-masing pihak diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan isu-isu aktual atau permasalahan yang menonjol di daerah.

2. Menangani stunting secara terpadu serta membentuk tim terpadu untuk penanganan stunting.

3. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan Forkopimda dalam penanganan ketahanan pangan dan inflasi.

4. Meningkatkan kerja sama antara TNI-Polri dalam penanganan eksekusi.

Gubernur Sulawesi Barat berharap, dengan adanya koordinasi yang lebih erat, Sulawesi Barat dapat semakin maju dalam berbagai aspek pembangunan, serta memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. (*)