RAKYAT.NEWS, SUKABUMI – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih

RAKYAT.NEWS, MAROS – Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan layanan Makkah Route di Bandara Internasional

RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Tenaga Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Hendrayana, mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menyikapi langkah penegakan hukum kasus korupsi dan transisi kepemimpinan di sejumlah instansi strategis, Ombudsman Republik

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan,

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pengamanan aset pertanahan yang menjadi objek sengketa maupun perkara hukum adalah hal krusial dalam langkah pemulihan

RAKYAT NEWS, SLEMAN – Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Politeknik

  RAKYAT NEWS, JAKARTA – Jakarta menjadi salah satu pusat distribusi alat berat terbesar di Indonesia. Banyak unit proyek seperti

RAKYAT NEWS, JAKARTA — Kebutuhan pengiriman alat berat di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya proyek konstruksi, pertambangan,

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai perlu memanfaatkan skema swakelola tipe 3 sebagai upaya menjaga keberlanjutan

RAKYAT.NEWS, BARRU – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Anggota Komisi V DPR RI meninjau langsung kesiapan uji coba

RAKYAT NEWS, PEKALONGAN – Staf Ahli (Sahli) Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi meningkatnya

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menilai kebijakan relaksasi anggaran yang diterapkan pemerintah memberikan dampak

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wacana kenaikan tarif Transjakarta dinilai memiliki konsekuensi ganda bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di satu sisi