RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) turut serta dalam FGD penilaian evaluasi SPBE secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin (28/10/2024).

Dalam proses evaluasi SPBE di tingkat nasional oleh Kemenpan-RB tahun 2024, sebuah tim evaluator eksternal dari Universitas Gunadarma ditunjuk untuk mengevaluasi implementasi SPBE oleh Pemprov Sulbar.

Pemprov Sulbar membawa Tim Koordinasi SPBE serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintahannya beserta staf teknis terkait. Tim evaluator melibatkan dua asesor eksternal dari Universitas Gunadarma, yaitu Naeli Umniati dan I Made Wiryana.

Tim evaluator menjelaskan bahwa penilaian wawancara ini bertujuan untuk mereview kembali hasil penilaian internal yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulbar, yang kemudian akan dibandingkan dengan penilaian dari evaluator eksternal.

Jika terdapat perbedaan penilaian pada indikator tertentu yang dianggap tidak konsisten dengan hasil penilaian internal, maka Pemprov Sulbar diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan mengunggah kembali bukti pendukung yang diminta dalam waktu 3 hari ke depan.

Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar, Muhammad Idris, yang hadir secara daring, menyatakan komitmen pihaknya untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain melalui peningkatan indeks digitalisasi pemerintahan melalui penerapan SPBE di wilayah tersebut.

“Kami ingin membudayakan tata Kelola layanan pemerintahan dan layananan publik dengan berbasis elektronik. Tentu ada harapan besar yang ingin segera kami wujudkan dengan kesungguhan keseriusan serta fokus yaitu menjadi champion dalam ber-SPBE. Harapan itu akan terwujud melalui arahan dan bimbingan dari Kemenpan-RB serta pihak lain yang berkompeten,” kata Idris

Idris mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, serta kehadiran tim koordinasi dan kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi, yang menunjukkan keseriusan dalam mendorong implementasi SPBE.