Suhardi Duka dan Syamsul Samad Hadiri Sarasehan BPIP, Soroti Dampak Global ke Daerah

Advertisements

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar sarasehan bertajuk “Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 38 gubernur dan ketua DPRD provinsi dari seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Barat, turut hadir Suhardi Duka dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Syamsul Samad. Kegiatan dimulai pada siang hari setelah waktu Zuhur, dan berlangsung dalam suasana dialogis yang penuh komitmen kebangsaan.

Dalam keterangannya, Syamsul Samad menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons perubahan geopolitik global yang semakin dinamis.

Menurutnya, perubahan konstelasi politik dan ekonomi dunia menuntut kesiapan daerah dalam menyelaraskan program-program lokal dengan arah kebijakan nasional.

“Pemerintah Provinsi Sulbar memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Termasuk merumuskan strategi dalam menyikapi perubahan geopolitik dunia yang berdampak pada program pembangunan daerah. Saya kira, DPRD bersama gubernur memiliki komitmen yang sama untuk itu,” kata Syamsul Samad.

Ia menambahkan, di tengah derasnya arus globalisasi dan pergeseran nilai sosial, Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dinilai sangat relevan dalam konteks kehidupan masyarakat Sulawesi Barat yang bersifat heterogen dan majemuk.

“Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sangat selaras dengan semangat yang diusung oleh Provinsi Sulawesi Barat. Di sana ada penekanan tentang pentingnya kebersamaan dan jiwa gotong royong dalam membangun daerah,” tegasnya.

Sarasehan ini menjadi bagian dari upaya BPIP dan MPR RI dalam memperkuat kesadaran ideologis bangsa, khususnya di kalangan pimpinan daerah, agar senantiasa menjadikan Pancasila sebagai dasar pijakan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. (*)

Advertisements