Advertisements

RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada awal Maret 2025.

Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi, SE, M.Si, menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial dalam merumuskan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami mendorong agar setiap elemen masyarakat dapat memberikan masukan konstruktif dalam proses perencanaan ini. Dengan demikian, RPJMD dan RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Suraidah.

Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Diskusi dalam forum tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DPRD Sulbar berharap bahwa hasil dari forum ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga program-program yang dirancang dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kolaboratif, DPRD Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. (*)

Advertisements