Advertisements

RAKYAT NEWS, MAMUJU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Rapat ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui video conference, dan untuk wilayah Sulawesi Barat, pelaksanaannya dipusatkan di Rupatama Kantor BIN Daerah (Binda) Sulawesi Barat, Mamuju, pada Senin, 4 Februari 2025.

Rapat virtual tersebut dihadiri oleh Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Pusat dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN).

Keduanya memberikan arahan kepada seluruh perwakilan daerah agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah, sebagaimana menjadi salah satu fokus kebijakan nasional di bawah arahan Presiden RI.

Menanggapi hal tersebut, Munandar Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Barat, akan mengikuti kebijakan nasional tersebut dan siap untuk mendukung suksesnya program. Ia menegaskan komitmen daerah dalam mendukung arahan pusat.

“Dengan mendengarkan arahan Pak Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN (Badan Gizi Nasional) maka tentu kita daerah (Sulawesi Barat) akan mengikuti kebijakan Bapak Presiden terkait soal menyukseskan Program Makan Bergizi untuk Anak Sekolah,” kata Munandar.

Namun demikian, Munandar juga menyampaikan bahwa kebijakan nasional ini akan berdampak besar terhadap arah kebijakan anggaran daerah.

Ia mengungkapkan bahwa untuk menyukseskan program tersebut, daerah akan melakukan pemangkasan anggaran pada sektor-sektor yang tidak mendukung langsung ketahanan pangan.

“Yaa konsekuensinya kebijakan anggaran untuk infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang tidak mengarah pada ketahanan pangan dipangkas. Sudah ada edaran untuk semua daerah terkait pemangkasan Anggaran,” ujar politisi PAN ini.

Terkait teknis pelaksanaan program, Deputi dari Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa pihaknya akan lebih dulu melakukan koordinasi lintas kementerian, yakni dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, guna merumuskan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) program tersebut.

Untuk memastikan kelancaran program dan mengatasi kendala di lapangan, rapat koordinasi akan digelar secara rutin setiap minggu. Rapat ini akan menjadi wadah evaluasi serta pemantapan pelaksanaan di masing-masing daerah.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Barat, serta perwakilan Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain itu, seluruh perwakilan Binda dan pemerintah provinsi se-Indonesia turut serta dalam rapat koordinasi nasional ini.

Advertisements