Tanggapan Gubernur Sulbar Atas Pandangan Umum Tujuh Fraksi di DPRD Terhadap Ranperda APBD 2025

Jawaban Pemandangan Umum Fraksi PDIP :

Amujib menjelaskan tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemindahan Pendapatan BLUD ke objek Retribusi Daerah pada uraian objek Retribusi Jasa Umum.

“Hal ini lah yang mengakibatkan kenaikan signifikan pada objek Retribusi Daerah,” ungkapnya.

“Kemudian, terkait saran terhadap pemfokusan belanja modal dibandingkan belanja operasional, pemenuhan standar hidup layak bagi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas daya saing SDM, peningkatan layanan publik, serta peningkatan kualitas akuntabilitas penganggaran, pada prinsinya kami setuju dalam hal tersebut,” sambungnya.

Jawaban Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem :

Amujib mengapresiasi perhatian Fraksi Partai Nasdem dalam proses penyusunan APBD TA. 2025.

“Tentunya Pemprov Sulbar dalam menyusun Ranperda APBD TA. 2025 ini telah berpedoman pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan telah sesuai dengan proses pembahasan yang telah disepakati bersama melalui Kesepakatan KUA dan PPAS sesuai dengan pedoman penyusunan APBD TA. 2025,”ungkap Amujib.

Jawaban Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra :

Plh. Sekprov Sulbar menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu potensi daerah Sulbar,” pungkasnya.

Jawaban Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani :

Amujib menyoroti pentingnya meningkatkan kemampuan fiskal daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta inklusif.

Pada akhir rapat, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri menyatakan kesepakatan dalam rapat akan dijadikan pedoman dalam pembahasan dengan OPD di rapat selanjutnya.`