Evaluasi 100 Hari Penjabat Gubernur Sulbar, Ulasan Wakil Ketua DPRD Sulbar
RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, telah memimpin Sulbar selama lebih dari tiga bulan. Kebijakannya dianggap tepat dan mampu menggerakkan birokrasi untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Keputusan-keputusannya dianggap visioner dan dapat menjadi contoh bagi Gubernur terpilih nantinya.
Abdul Rahim, Wakil Ketua DPRD Sulbar, memantau kinerja Bahtiar Baharuddin selama tiga bulan terakhir. Menurutnya, Bahtiar Baharuddin berhasil menekankan dua hal penting, yaitu fokus pada sektor utama dalam menyelesaikan masalah daerah dan mengarahkan birokrasi untuk bekerja secara kolaboratif.
“Harus dimaklumi pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam kontek standing anggaran semua sudah jalan, semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” kata Abd Rahim, 1 September 2024.
Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulbar sejak 12 Mei 2024, menggantikan Profesor Zudan Arif Fakrulloh. Tugasnya adalah mengawal program yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 tanpa membuat perubahan signifikan.
“Menanam ini bukan soal berapa banyak ditanam, tapi ini pesan kepada masyarakat yang penduduknya 75 persen adalah petani. Selain itu Sulbar memiliki kekayaan alam, (Darat dan Lautan). Kalau ini bisa dimanfaatkan maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan turun. Jadi Pj gubernur ini bisa menemukan mengapa kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan dan menemukan apa yang menjadi potensi Sulbar ini bisa maju,” kata Rahim yang juga merupakan salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar.
Meskipun demikian, Bahtiar Baharuddin berhasil dengan cepat mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang perlu diselesaikan, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan masalah lainnya. Fokusnya pada memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Sulbar, seperti melalui program penanaman tanaman, pembenihan ikan tawar, dan kolaborasi dalam pembuatan rumpon buatan dengan Forkopimda.
“Pak PJ itu seluruhnya untuk bagaimana melakukan terbaik untuk mendorong sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama petani yang bisa dikatakan Sulbar ini lebih banyak petani, kedua sumber daya alam kita, ini yang ingin disentuh pak Pj Bahtiar,” kata Rahim.
Selain itu, Bahtiar Baharuddin juga fokus pada sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan sebagai potensi yang perlu dikembangkan.
Abdul Rahim menyatakan bahwa Bahtiar Baharuddin juga berusaha untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan petani secara masif guna memperkuat kedaulatan pangan Sulbar, terutama dalam persiapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, Bahtiar Baharuddin dalam perannya sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah berupaya menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Keikutsertaan Pemda dalam perayaan HUT Sulbar ke-20 seharusnya merupakan bentuk komitmen untuk bersatu demi kemajuan provinsi Sulbar.
“PJ Gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetable dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada. Memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan Pemprov sebagai Pejabat Perwakilan Pemerintahan Pusat. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan. Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan, poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras. PJ Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral, “ terang Rahim.
Menurut Abdul Rahim, permasalahan stunting, kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya sebenarnya pusatnya ada di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, Pemprov berperan dalam supervisi, fasilitasi, dan sistem pendukung. Koordinasi dan kolaborasi antara enam kabupaten menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut.
Abdul Rahim menggarisbawahi pentingnya perencanaan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 oleh Bahtiar Baharuddin agar dapat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kerja sama di antara kabupaten, koordinasi, dan kolaborasi dianggap sebagai kunci untuk mengatasi keterbatasan APBD dan memajukan Sulbar secara bersama-sama.
“Makanya pada APBD-Perubahan diusulkan 9 miliar, kemudian Pj. Gub mendesain APBD pokok 2025, menganggarkan 30 miliar untuk pengadaan berbagai bibit komoditi, ada kopi, kelapa, kakao, durian, dan lainnya. Bahkan DPRD memberikan dukungan penuh agar angka 30 Milyar tersebut bisa ditingkatkan sampai 80 M. Karena ini sangat kongkrit dan terukur, bagaimana APBD diarahkan untuk kepentingan Rakyat, seperti membantu para petani, nelayan, masyarakat untuk menambah produksi dan memperbaiki pendapatannya” ucap Rahim.
Tinggalkan Balasan