Evaluasi 100 Hari Penjabat Gubernur Sulbar, Ulasan Wakil Ketua DPRD Sulbar

Advertisements

“Pak PJ itu seluruhnya untuk bagaimana melakukan terbaik untuk mendorong sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama petani yang bisa dikatakan Sulbar ini lebih banyak petani, kedua sumber daya alam kita, ini yang ingin disentuh pak Pj Bahtiar,” kata Rahim.

Selain itu, Bahtiar Baharuddin juga fokus pada sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan sebagai potensi yang perlu dikembangkan.

Abdul Rahim menyatakan bahwa Bahtiar Baharuddin juga berusaha untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan petani secara masif guna memperkuat kedaulatan pangan Sulbar, terutama dalam persiapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selain itu, Bahtiar Baharuddin dalam perannya sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah berupaya menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Keikutsertaan Pemda dalam perayaan HUT Sulbar ke-20 seharusnya merupakan bentuk komitmen untuk bersatu demi kemajuan provinsi Sulbar.

“PJ Gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetable dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada. Memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan Pemprov sebagai Pejabat Perwakilan Pemerintahan Pusat. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan. Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan, poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras. PJ Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral, “ terang Rahim.

Menurut Abdul Rahim, permasalahan stunting, kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya sebenarnya pusatnya ada di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, Pemprov berperan dalam supervisi, fasilitasi, dan sistem pendukung. Koordinasi dan kolaborasi antara enam kabupaten menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut.

Advertisements