RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendirikan Dinas Peternakan. Langkah ini telah menjadi prioritas bagi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, sejak beliau memulai tugasnya di daerah tersebut.

Saat ini, sektor Peternakan dan Hortikultura berada di bawah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP).

Bahtiar Baharuddin percaya bahwa kehadiran Dinas Peternakan akan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat. Wilayah berbukit dan bergunung di Sulawesi Barat dianggap cocok untuk budidaya kambing karena lahan subur menyediakan sumber pakan yang cukup. Ternak ayam petelur juga potensial untuk dikembangkan karena telur adalah komoditas yang berpengaruh pada indeks inflasi.

“Beberapa lokasi peternakan misal ternak kambing di Polman sangat berkembang. Namun peternakan ayam belum berkembang sehingga masih tergantung ternak ayam dari Sidrap. Begitu juga ternak Sapi, Itik dan bebek,” kata Bahtiar

Beliau juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam usaha peternakan. Terkait dengan modal, Pemerintah Provinsi telah membantu dengan mengalokasikan dana KUR melalui beberapa bank, seperti BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan BPD Sulawesi Selatan-Barat agar dapat mendukung kegiatan peternakan di Sulawesi Barat. Saat ini, dana KUR sebesar 2 triliun masih tersedia namun belum disalurkan.

“Saya minta tiap minggu ini tim percepatan akses keuangan daerah Sulbar evaluasi progres KUR. Karena KUR inilah salah satunya peluang terbaik untuk mendorong ekonomi kerakyatan Sulbar. Saya sudah minta disalurkan segera. Dan saya sudah minta tambahan KUR 5 triliun kepasa Menko Perekonomian. Mohon seluru rekan dinas terkait, camat, lurah dan kades dampingi masyarakat akses KUR bersama TAPKD provinsi dan TPAKD kabupaten,” kata Bahtiar

Mengomentari pembentukan Dinas Peternakan ini, Ketua Badan Pembentukan Peraturan DPRD Sulawesi Barat, Syahrir Hamdani, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Baginya, ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dalam memajukan potensi yang ada di daerah.