RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian inflasi agar bahan pokok tidak mengalami kenaikan signifikan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, memimpin rapat di Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi, Senin (18/11/2024).

Dalam rapat, ada tiga penekanan yang mesti dilakukan sesuai arahan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin.

“Pertama rapat evaluasi ini terkait dengan inflasi untuk menyikapi kedepan terkait dengan iklim kita mungkin akan berbeda, apalagi memasuki musim hujan, makanya dilakukan rapat evaluasi,” kata Amujib.

Kedua. Dengan data tersebut, ada pengarahan untuk mengantisipasi agar kemungkinan yang bisa terjadi di masyarakat bisa diminimalisir, sehingga bisa dihindari.

“Rapat evaluasi mengharapkan kita provinsi untuk melakukan fungsi kordinasi terkait kondisi yang terjadi kedepan, sehingga masyarakat terlayani dengan baik,” ungkapnya.

Salah satu upaya penanganan inflasi yang sampai ini terus berjalan adalah Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Tetap kita laksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, kemudian teman-teman memantau ketersediaan stok yang ada di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang bisa mempengaruhi inflasi,” bebernya.

Selain itu, semua stokeholder terkait ikut andil dalam pengendalian inflasi agar bisa ditangani dengan baik.

“Kita juga mendorong transportasi tidak terganggu seperti jika terjadi longsor langsung ditangani, agar pendistribusian lancar,” tandasnya.