RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) yang mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar, Selasa (5/11/2024).

Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam HMM untuk menuntut DPRD agar segera mengambil langkah terkait dengan dugaan kekurangan volume paket pekerjaan di 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dan meminta agar Kepala Inspektorat Sulbar dicopot dari jabatannya.

Para mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, yang didampingi oleh Anggota DPRD Sulbar Murniati, A. Nurul serta Resky Irmayani.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan sejumlah alasan dan dasar tuntutan mereka, khususnya terkait kinerja Kepala Inspektorat yang dianggap kurang transparan dan tidak optimal dalam menjalankan tugas pengawasan.

HMM juga menyoroti berbagai permasalahan yang dianggap dapat menghambat kinerja pemerintahan di Provinsi Sulbar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, DPRD Sulbar telah membuat rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, sebagai penerima aspirasi unjuk rasa tersebut.

1. Meminta Pj. Gubernur Sulbar untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Inspektorat Sulbar terkait dengan tuntutan HMM Sulbar yang menyinggung temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Menyuruh untuk mengevaluasi Badan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sulbar berdasarkan laporan dugaan temuan data dari HMM Sulbar.