RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Sekretaris Provinsi, Muhammad Idris menghadiri rapat koordinasi daerah (Rakorda) Survei Ekonomi Pertanian tahun 2024 di Hotel Maleo, pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

Turut hadir Kepala BPS RI periode 2016-2021, Dr. Suhariyanto, perwakilan DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dan para tamu undangan lainnya.

“Kita ingin memastikan hasil sensus pertanian itu harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah, tentu harus runtun RPJPD hingga RPJMD kita,” kata Idris.

Terutama dalam era provinsi yang baru ini, penting untuk menerjemahkan data tersebut menjadi tindakan konkret yang harus diambil.

“Kalau datanya tidak dipakai sia-sia kita, karena kita ingin mengelola sektor pertanian itu secara moderen,” tambahnya.

Menurut Idris, pengelolaan modern selalu dimulai dari perencanaan yang matang.

“Jadi tidak ada kemajuan sebuah daerah dan pengelolaan sektor tertentu tampa ada perencanaan yang presisi,” ungkapnya.

Semua hal tersebut bermula dari data seperti luas lahan, serta jumlah masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Ini semua dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pada umumnya ini APBD alokasi anggaran ke sektor pertanian, jangan sampai anggarannya kecil. Berarti kita tidak memanfaatkan data tersebut,”ujarnya.

Sementara itu, hal ini juga berkaitan dengan pengembangan masa depan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari 44,80% masyarakat petani yang aktif dalam sektor pertanian.

“Itulah sebabnya adanya kegiatan ini untuk melihat data sebagai basis pengimbalan kebijakan, maupun yang aktor eksekusi yakni kabupaten,” harapnya.

Sementara Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, menyatakan bahwa kegiatan ini diadakan di seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah berbagi informasi dengan berbagai Dinas terkait.

“Dengan harapan setelah kami merilis hasil survei ekonomi pertanian informasinya lebih kaya pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,” ucap Tina.

Ia juga berharap bahwa melalui rapat koordinasi ini, data yang dirilis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelaksanaan pembangunan di Sulbar.

“Kami juga mengundang BPS kabupaten se-Sulbar untuk memastikan kualitas datanya bisa kami kawal dengan baik. Datanya akan rilis bulan Desember tahun 2024. Karena surveinya sudah selesai,” tandasnya.

Diketahui bahwa data survei saat ini sedang dalam proses analisis, dengan memperdalam informasi dari berbagai Dinas terkait yang diundang.