Masri mengatakan, jika PGRI tidak akan diam saat terjadi politisasi dan penyelewengan beasiswa PIP. Ia menegaskan bahwa program beasiswa PIP seharusnya diberikan kepada siswa dari keluarga miskin, bukan kepada anak pejabat atau ASN.

Oleh karena itu, Kata Andi Masri bahwa seharusnya beasiswa ini tidak boleh dijadikan alat politik atau untuk memaksa memilih calon tertentu.

“Jika gara-gara politisasi dan penyelewengan beasiswa PIP, para siswa tidak mampu kehilangan haknya, maka PGRI tidak bisa tinggal diam. Seluruh anggota PGRI terikat pada kode etik yang mengharuskan profesi guru harus mengutamakan kepentingan peserta didik,” tegas Andi Masri.

Andi Masri menekankan bahwa beasiswa PIP harus sesuai dengan ketentuan, yaitu diberikan kepada siswa dari keluarga miskin. Siswa dari keluarga mampu tidak layak menerima beasiswa tersebut.

“Program beasiswa PIP tidak boleh diberikan kepada mereka (siswa) yang mampu. Mereka tidak layak mendapatkan beasiswa ini,” tutupnya.