Keenam, Penanganan Kemiskinan dengan cara menggerakkan seluruh OPD bekerja kolaborasi menangani kemiskinan ekstrem, misalnya pada Dinas Sosial, dilakukan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..

Tujuh, Peningkatan Sektor Kesehatan dengan melakukan peningkatan layanan dan menargetkan menargetkan Akreditasi Utama, Pendampingan Pemberian PMT pada Bumil dan Balita. Dalam hal peningkatan Sarpras dan SDM, dilakukan penambahan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Onkologi Radiasi, Memperluas jejaring Kerjasama dengan Disdukcapil di Wilayah Sulawesi Barat untuk pembuatan Dokumen Kependudukan Bayi Baru Lahir, Pengadaan Alat Operasi Mata.

Delapan Penyerapan Anggaran, Pemprov Sulbar terus memonitoring pelaksanaan serapan APBD khususnya Dana Transfer ke Daerah.

Sembilan, PJ. Bahtiar juga fokus pada delapan agenda prioritas antara lain Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. LUBER JURDIL, Aman dan Damai, Penanganan Gizi Buruk, Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem,Pengendalian Inflasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Investasi, Hilirisasi dan Bangun Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru.

Mewujudkan Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan, Membangun Konektivitas dengan IKN dan Wilayah Sekitarnya Sinergi Program Pusat dengan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) serta Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum.

Terakhir mengenai perizinan, Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Periode 19 April – 23 Agustus 2024 sebanyak 662 Dokumen.
Dalam evaluasi tersebut, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar lainnya.