Lebih daripada itu, kata Rahim, arah Bahtiar menginginkan pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan petani ini bergerak secara masif, tujuannya memperkuat kedaulatan pangan Sulbar. Hal ini juga berkaitan dengan mempersiapkan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kedua, Pj Bahtiar selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah berusaha menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Makanya pada Kick Off Pembukaan HUT Sulbar ke 20 Tahun, insiden tidak adanya kehadiran bupati disusul dengan sorotan melalui sambutan Pj Bahtiar, sebetulnya menunjukkan komitmen Pj Bahtiar untuk mempersatukan para pemangku kebijakan di provinsi Sulbar.

Maka tak heran kata Rahim dalam setiap agenda Pj Bahtiar selalu menunjukkan kekompakan dan sinergi dengan Forkopimda dan instansi vertikal lainnya, tujuannya ingin memberikan contoh bagaimana semestinya sistem pemerintahan itu berjalan.

“PJ Gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetable dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada. Memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan Pemprov sebagai Pejabat Perwakilan Pemerintahan Pusat. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan. Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan, poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras. PJ Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral,“ ucap Rahim.

Baca Juga:
Pj Bahtiar Siapkan 3.000 Bibit Aren untuk Kembangkan Komoditas Utama Sulbar
Pj Bahtiar Dorong Petani Sampaga Sulbar Punya Brand Perkebunan Sendiri
Apresiasi dari TEMPO, Pj Bahtiar: Menanam Bukan Sekadar Penghijauan

Rahim juga menegaskan, sebetulnya persoalan stunting-kemiskinan, pengangguran dan problem sosial lainnya mesti dipahami bahwa problem ini titik sumbunya berada di kabupaten. Pemerintah provinsi pada level supervisi, fasilitasi dan supporting system. Artinya, jika enam kabupaten tidak berada pada titik frekuensi, telad dan komitmen yang sama, lalu berkolaborasi dalam aksi program mengatasi permasalahan ini, maka Provinsi Sulbar akan sulit bangkit dan maju seperti provinsi lainnya.