Advertisements
Pemprov Sulbar

RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Komoditas kelapa di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat lonjakan harga signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail, menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut menjadi angin segar bagi petani kelapa di wilayah pesisir yang umumnya berasal dari kalangan berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut Herdin, harga kelapa yang sebelumnya berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per butir, kini melonjak drastis menjadi Rp7.000 hingga Rp10.000 per butir. Bahkan, untuk pasar ekspor, harganya bisa lebih tinggi lagi.

“Ini sangat menguntungkan petani dan membuka peluang besar menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan Sulbar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

Kondisi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Keduanya menempatkan kelapa sebagai salah satu tumpuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sekaligus sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Komoditas ini berpotensi besar dalam mendukung visi-misi pembangunan Sulbar, terutama untuk menciptakan pertumbuhan yang menyentuh masyarakat bawah,” tegas Herdin.

Namun, lonjakan harga dan meningkatnya permintaan pasar, terutama untuk ekspor, juga menimbulkan tantangan. Herdin mengungkapkan bahwa saat ini pasokan kelapa di pasar lokal mulai menipis, menyebabkan kenaikan harga yang berdampak pada daya beli konsumen dan menurunnya omzet pedagang kelapa di pasar-pasar tradisional.

“Ini menjadi dilema. Di satu sisi petani diuntungkan, namun di sisi lain konsumen lokal dan pedagang pasar harus menanggung dampaknya,” jelasnya.

Sebagai langkah cepat, Dinas Perkebunan Sulbar akan mendorong intensifikasi produksi kelapa dalam jangka pendek. Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah akan melakukan peremajaan tanaman kelapa serta menambah luas areal perkebunan kelapa di berbagai kabupaten di Sulbar.

“Dengan langkah ini, kita ingin menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan petani, stabilitas harga di pasar, dan ketersediaan stok kelapa,” tutup Herdin.

Pemerintah daerah berharap, dengan pengelolaan potensi kelapa secara terstruktur dan berkelanjutan, Sulbar bisa menjadi salah satu lumbung kelapa nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui sektor agribisnis. (*)

Advertisements
DPPRD SUlbar 2025

YouTube player