RAKYAT.NEWS, YOGYAKARTA – Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memahami lebih dalam tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaporan kegiatan DPRD.

Kunker dilaksanakan pada Selasa, 02 Juli 2024, dengan tujuan memperkuat pemahaman dan kapasitas anggota DPRD dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Rombongan Komisi I DPRD Sulbar dipimpin oleh Wakil Ketua, Andi Muslim Fattah, yang didampingi oleh beberapa anggota lainnya seperti Risbar Berlian, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad, dan Yulianti.

Kedatangan mereka disambut oleh para pejabat dari Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kepala Bagian Persidangan Tri Suyutiyanto dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Marlina Handayani, serta perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yogyakarta.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek teknis dan substantif dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mereka juga membicarakan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan DPRD yang telah diterapkan di Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Kami berharap kunjungan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana menyusun Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan bagaimana melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan DPRD secara transparan dan akuntabel,” kata Muslim Fattah.

Menurut Muslim Fattah, dengan adanya kunjungan ini, diharapkan pihaknya dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Yogyakarta untuk diterapkan di Sulbar.

“Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan DPRD,” tambahnya.

Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi DPRD Sulbar dalam menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.