Legislator PPP Minta Penyaluran PIP Ditunda Hingga Pilkada Selesai

RAKYAT.NEWS, POLMAN – Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dari Fraksi PPP, Ilham Djalil, merespons Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga menjadi alat kampanye oleh calon Kepala Daerah.

“Memang di momentum Pilkada, sering dijadikan alat kampanye oleh paslon yang bersentuhan langsung. Namun, jangan program nasional itu dijadikan alat kampanye atau dipolitisasi yang dapat menguntungkan salah satu paslon,” kata Ilham dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

“Hal ini juga dapat mengganggu konsentrasi Pilkada Polman, sehingga kami meminta untuk sementara waktu dihentikan demi menjaga kedamaian Pilkada Polman,” lanjutnya.

Legislator DPRD Polman itu menganggap, penyaluran beasiswa PIP saat ini tengah diributkan karena salah sasaran. Seperti, pendataan yang harus diperbaiki.

“Memang melihat aspirasi yang ada saat ini berkaitan bagaimana PIP saya sepakat untuk dihentikan sementara,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Polewali Mandar, Andi Masri Masdar menyoroti dugaan politisasi dan penyelewengan beasiswa PIP di daerah tersebut.

Dia pun berharap, pemerintah daerah kabupaten Polman, DPRD serta Panwaslu untuk menunda sementara pemberian beasiswa PIP demi menghindari indikasi berbau politis.

“Sebagai Ketua PGRI Kabupaten Polman saya menilai jika hal ini dihentikan maka bisa memberi semangat kepada seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik kami agar tidak terganggu dengan hal seperti ini, tidak diganggu hal-hal politis,” katanya, Selasa (8/10/2024).

“Kami juga menginginkan kepada seluruh kepala sekolah betul-betul menghentikan sementara proses pemberian beasiswa PIP ini dan melanjutkan setelah kontestasi suksesi Pilkada di Polman ini,” lanjut Masri.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Polman itu menegaskan, PGRI mengusulkan agar menghentikan sementara proses pemberian PIP tersebut. Sebab, jika betul ada indikasi maka sudah kewajibannya untuk memberikan perlindungan protektif kepada para kepala sekolah, agar tidak terlibat dalam masalah ini.