KPK Bimtek Bersama Istri Pejabat di Sulbar untuk Hindari Kehidupan Mewah

RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (8/10/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam membangun integritas dan melawan korupsi.

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah, organisasi wanita, dan undangan lainnya.

Ketua PW Nasyatul Aisyiyah Sulbar, Rhena J. Tapion, menyatakan harapannya agar perempuan di Sulbar dapat turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Misalkan pada sektor pendidik bagaimana kita memberikan pelajaran atau edukasi kepada siswanya terkait bagaimana aktif dalam penggiat anti korupsi,” kata Rhena.

Selama ini, perempuan sering kali dianggap sebagai penyebab terjadinya korupsi, terutama istri pejabat yang hidup mewah.

“Seharusnya kita sebagai perempuan dan istri menjadi penyelamat keluarga serta sebisa mungkin menghindari yang sifatnya berbau korupsi,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengungkapkan bahwa edukasi anti korupsi juga ditujukan ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sulbar.

“Dalam pemberantasan korupsi semua sektor sudah disasar, kali ini mengambil peran perempuan dalam memberantas korupsi karena ternyata kasus-kasus korupsi ini banyak melibatkan juga keluarga,” ungkapnya.

Korupsi seringkali juga melibatkan perempuan, namun perempuan juga memiliki peran penting dalam membangun integritas.

“Perempuan mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya. Istri yang hidup mewah itu salah satu penyebab terjadinya korupsi. Jadi ini menjadi bagian pengingat bagi para istri pejabat di daerah,” ujarnya.

“Situasi di Sulbar masih relatif aman, meskipun ada beberapa laporan masuk 20 kasus. Makanya besok kita akan bimtek bersama OKP, LSM dan lembaga masyarakat untuk menyampaikan tatacara melaporkan ke KPK,” paparnya.