RAKYAT NEWS, POLMAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) kembali mengagendakan ulang rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah penerimaan beasiswa Program Indonesia Pelajar (PIP) yang diduga tidak transparan.

Dalam RDP yang digelar, Jumat 4 Oktober 2024 siang belum mendapatkan hasil memuaskan. Pasalnya, Kepala Dinas Pendidikan Polman A.A Rajab tidak memenuhi undangan DPRD Polman.

“Saya minta rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang. Kadis Pendidikan wajib hadir. Kami butuhkan keterangan Kadis,” ujar legislator DPRD Polman Fahri Fadly dalam RDP itu.

Selain itu, anggota DPRD dalam RDP itu juga meminta agar menghadirkan Kepala Dinas Sosial, karena mengetahui tentang data kemiskinan di Polman.

Politisi Golkar juga meminta agar mengganti perwakilan dari Ratih Singkarru. Ia menganggap perwakilan yang hadir hari ini tidak menguasai materi pembahasan.

“Tolong kuasai materi sebelum ke sini (staf aspirasi Ratih Singkarru) rapat ini bukan main main,” tegas politisi Partai Golongan Karya itu.

Senada, disampaikan legislator DPRD Polman Nurbaeti. Menurutnya RDP yang digelar hari ini dianggap belum lengkap, karena sejumlah pejabat yang berkompeten tidak hadir.

“Lalu dari perwakilan Ratih tidak terlalu bisa menyampaikan apa keinginan kami disini,” ujar Mantan Wakil Ketua DPRD Polman itu

Dalam RDP itu terungkap bahwa banyak keluarga yang tergolong mampu mendapatkan beasiswa PIP.

Bahkan sebagian penerima beasiswa PIP disalurkan kepada anak sejumlah pejabat teras dan anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, berdasarkan ketentuan, program beasiswa PIP hanya diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin.

“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa ada anak-anak pejabat dan ASN yang masuk dalam daftar penerima bantuan PIP,”ujar perwakilan LSM Zubair.

YouTube player