Rakor PPID Se-Sulbar, Target Jadi Provinsi yang Informatif
01/10/2024 14:06
“Titik lemah kita kedisiplinan kita atau komitmen yang kuat terhadap kita untuk konsen terhadap itu. Oleh karenanya PPID disetiap OPD harus menyamakan standar-standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada publik,” ungkapnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Advertisements “Terima kasih kepada PLN yang telah membantu pemasangan SuperSun sehingga sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar di desa
Advertisements RAKYAT.NEWS, PASANGKAYU – Warga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dikejutkan oleh penemuan
Advertisements Ahli Waris Demmatande, Irvandi Demmatande, mengaku terharu atas dukungan dari berbagai pihak yang terus berdatangan untuk mendukung
Advertisements “Sistem ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mendukung penerimaan pajak. Kami akan sangat
Advertisements Sementara itu, Anggota DPD RI Jufri Mahmud dalam sambutannya menyampaikan harapan agar OJK terus menjalin kolaborasi dengan para
Advertisements “Sinergi yang dibangun antara DJP dan pemerintah daerah sangat penting dalam membentuk ekosistem penerimaan yang kuat dan
Ia menambahkan, kunjungan pemerintah menjadi motivasi bagi Pelindo untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan kapasitas terminal.
Dalam penjelasannya, Prof Hamid turut mengurai kronologi penguasaan lahan oleh PT Hadji Kalla, yang menurutnya memiliki dasar hukum kuat dan
“Banyak tantangan, tetapi semuanya dapat dilalui berkat kolaborasi tokoh agama, pemuda, perempuan, dan para penyuluh lintas agama,” ujarnya. Ia
Kegiatan “Aksi Berbagi” ini diharapkan dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat luas untuk terus menumbuhkan kepedulian dan rasa kemanusiaan
Sementara itu, Penanggungjawab BLKK Al-Hikam, Ustadz Ahmad Syafri, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BPVP dan Kepala Kantor Kemenag yang
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Makassar, telah mengelola pemerintahan secara modern, profesional, transparan, dan akuntabel. Sekaligus mampu
Ia menegaskan DPRD setiap tahun diwajibkan menyusun Produk Proyeksi Daerah (Proyekda), sehingga masukan dari masyarakat sipil perlu diakomodasi.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan tahun 2025 ini diadakan Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan
Pembangunan itu membuat kualitas hidup warga membaik. Konsolidasi Tanah juga membawa ketenangan dan kenyamanan bagi warga Karangsari. Ahmad Junaidi,
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pelatihan Basic Instruktur Senam yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pembudayaan
Tinggalkan Balasan