RAKYAT NEWS, POLMAN – Seorang calon penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Polewali Mandar diancam beasiswanya bakal dicabut gegara beda pilihan di Pilkada Polewali Mandar.

 

Ancaman tersebut diduga datang dari oknum tim salah satu pasangan calon bupati Polman lewat percakapan WhatsApp yang beredar di media sosial.

 

Baca Juga:
LBH Pendidikan: Warga Polman Bisa Laporkan Penyimpangan Pendaftaran dan Penyaluran Beasiswa PIP
Dari Tanah Suci Mekah, Bebas Manggazali Doakan Polman Lebih Baik
Kader Golkar Polman Anggap Tindakan Aji Assul Merusak Mekanisme Organisasi

Pemilik akun tersebut menggunakan foto profil bergambar paslon bupati Dirga-Iskandar.

 

Berdasarkan yang diterima redaksi, pesan tersebut berbunyi sebuah peringatan. Calon penerima diminta agar memberitahu orang tuanya untuk tidak beralih pilihan.

 

Kepada calon penerima beasiswa, oknum tersebut menegaskan bahwa berkas pengajuan KIP Kuliahnya tidak akan diloloskan jika orang tuanya tetap mendukung paslon lain.

 

Sebab, kata dia, laporan tersebut telah sampai ke rumah aspirasi disebut bapaknya mendukung paslon lain, bukan paslon keluarga singkarru, Dirga – Iskandar (Digasskan).

 

Bapak dari anak calon penerima bantuan beasiswa itu dilaporkan ke rumah aspirasi anggota DPR-RI, Ratih Megasari Singkarru, karena disinyalir mendukung paslon Bebas-Siti (BESTI).

 

Saat dikonfirmasi, bapak dari anak calon penerima KIP Kuliah tersebut mengaku hingga kini belum menentukan pilihan akan mendukung paslon bupati di Pilkada tahun ini.

 

Meski begitu, dirinya mengakui sering nongkrong dengan teman-temannya yang menjadi tim relawan pemenangan BESTI.

 

“Kami nongkrong main gaplek dari dulu, masa sekarang tidak boleh karena ada Pilkada, lalu saya dilaporkan ke rumah aspirasi dan diancam beasiswa anak saya dibatalkan, kan hak anak saya mendapat bantuan itu,” kata Dardi saat dikonfirmasi, Minggu 21 September 2024.

 

Sekadar informasi, calon Bupati Polman, Dirga Adi Putra Singkarru adalah kakak kandung Angota DPR-RI, Ratih Megasari Singkarru.

 

Dari hubungan tersebut diduga kuat ada konflik kepentingan pada penyaluran bantuan pendidikan PIP, KIP Kuliah dengan memanfaatkan program nasional yang dibiayai APBN.

 

Kapitalisasi dan politisasi PIP memang jadi perbincangan hangat saat ini. Sebelumnya, sekitar 30 orang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Kamis 19 September 2024 lalu.

 

Mereka mendesak Penjabat (Pj) Bupati ikut turun tangan menghentikan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan Ratih dan Dirga Singkarru di Pilkada Polman.

 

Massa aksi pun melebarkan spanduk bertuliskan “stop politisasi beasiswa PIP, KIP, kuliah” dan “usut pungutan liar penerima beasiswa”. Mereka juga menyinggung dugaan perilaku koruptif pendistribusian beasiswa PIP dengan menuliskan “beasiswa itu hak rakyat, pengurus jangan minta setoran”.

 

Ketua LSM LPA sekaligus Koordinator Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP (Koma Lawan KIP-PIP), Agus Salam menegaskan penyimpangan pemberian beasiswa PIP rentan dengan perilaku korupsi. Pasalnya penerima beasiswa PIP akhirnya bukanlah para siswa yang kurang mampu yang memang seharusnya menjadi subjek penerima beasiswa PIP.

 

“Ini potensial merugikan uang negara karena sudah tidak tepat sasaran. Apabila diduga ada ASN dan anak pejabat yang menerima itu (beasiswa PIP). Padahal seharusnya beasiswa ini diterima oleh siswa yang kurang mampu,” ucap Agus.

 

Merespons hal itu, Relawan Anggota DPR-RI, Ratih Megasari Singkarru Anwar membantah. Ancaman yang diduga tim pemenangan Paslon Dirga-Iskandar melakukan Intimidasi akan dibatalkan PIP-KIPK tidak benar adanya.

 

Dia menyebut hal itu dilakukan oleh oknum. “Aspirasi PIP ini sudah 4 tahun berjalan, dan itu merupakan perjuangan Ibu Ratih.”

 

“Perlu diketahui antara PIP, Ibu Ratih dengan pencalonan Dirga Iskandar tidak ada kaitannya, semua berjalan pada koridornya. Kalau pun ada yang mengarahkan untuk mendukung Dirga di Pilkada itu oknum,” ucap Anwar. (*)