Dari hubungan tersebut diduga kuat ada konflik kepentingan pada penyaluran bantuan pendidikan PIP, KIP Kuliah dengan memanfaatkan program nasional yang dibiayai APBN.

 

Kapitalisasi dan politisasi PIP memang jadi perbincangan hangat saat ini. Sebelumnya, sekitar 30 orang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Kamis 19 September 2024 lalu.

 

Mereka mendesak Penjabat (Pj) Bupati ikut turun tangan menghentikan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan Ratih dan Dirga Singkarru di Pilkada Polman.

 

Massa aksi pun melebarkan spanduk bertuliskan “stop politisasi beasiswa PIP, KIP, kuliah” dan “usut pungutan liar penerima beasiswa”. Mereka juga menyinggung dugaan perilaku koruptif pendistribusian beasiswa PIP dengan menuliskan “beasiswa itu hak rakyat, pengurus jangan minta setoran”.

 

Ketua LSM LPA sekaligus Koordinator Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP (Koma Lawan KIP-PIP), Agus Salam menegaskan penyimpangan pemberian beasiswa PIP rentan dengan perilaku korupsi. Pasalnya penerima beasiswa PIP akhirnya bukanlah para siswa yang kurang mampu yang memang seharusnya menjadi subjek penerima beasiswa PIP.

 

“Ini potensial merugikan uang negara karena sudah tidak tepat sasaran. Apabila diduga ada ASN dan anak pejabat yang menerima itu (beasiswa PIP). Padahal seharusnya beasiswa ini diterima oleh siswa yang kurang mampu,” ucap Agus.

 

Merespons hal itu, Relawan Anggota DPR-RI, Ratih Megasari Singkarru Anwar membantah. Ancaman yang diduga tim pemenangan Paslon Dirga-Iskandar melakukan Intimidasi akan dibatalkan PIP-KIPK tidak benar adanya.

 

Dia menyebut hal itu dilakukan oleh oknum. “Aspirasi PIP ini sudah 4 tahun berjalan, dan itu merupakan perjuangan Ibu Ratih.”

 

“Perlu diketahui antara PIP, Ibu Ratih dengan pencalonan Dirga Iskandar tidak ada kaitannya, semua berjalan pada koridornya. Kalau pun ada yang mengarahkan untuk mendukung Dirga di Pilkada itu oknum,” ucap Anwar. (*)