Akademisi Tanggapi Program PJ Bahtiar Tangani Kemiskinan Ektrem di Sulbar
30/08/2024 22:42
“Misalnya petani dan nelayan di Majene mengungkapkan masalah yang dihadapi adalah permainan harga dari para pembeli besar yang dengan seenaknya memasang harga. Jadi jika pak Pj mau memusatkan APBD 2025, maka di cari solusi untuk bagaimana menetapkan atau menstabilkan harga produk petani dan nelayan,misalnya dengan pelatihan pengolahan hasil dengan memberi nilai tambah suatu produk dan menyiapkan pasarnya,” tandasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Advertisements Tim merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk: Mengambil kebijakan afirmatif terhadap program transmigrasi sebagai bagian dari
Advertisements “Bapak Gubernur kan juga mensupport konektivitas penerbangan dengan subsidi penerbangan. Hal itu upaya untuk memperlancar
Advertisements RAKYAT NEWS, MAMUJU – Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Herdin Ismail membuka secara resmi Lomba
Advertisements Langkah ini menegaskan pemerintahan SDK-JSM tidak sekadar melanjutkan warisan program, tetapi juga memperbaikinya agar lebih
Advertisements Menteri Investasi Rosan Roeslani memberikan respons positif atas paparan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi
Advertisements RAKYAT NEWS, PASANGKAYU – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah
Bank Indonesia menilai, kinerja penyaluran kredit yang tetap kuat menjadi indikator positif bagi pemulihan ekonomi nasional, sekaligus mempertegas
Advertisements RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vanenburg, menyatakan kebanggaannya setelah tim asuhannya berhasil
Advertisements Pertandingan akan digelar di stadion kebanggaan nasional, Gelora Bung Karno, yang selalu dipenuhi oleh dukungan penuh dari suporter
“Untuk menghukum seseorang, selain actus reus (fakta tindakan fisik) masih harus ada mens rea atau niat jahat. Dalam konteks vonis Tom Lembong
Advertisements RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah kabar bahwa dirinya tidak berada di lokasi saat
Oleh karena itu, masyarakat mendesak adanya kepastian dan transparansi terkait penggunaan dana desa yang berasal dari APBN dan dialokasikan melalui
Di sisi lain, Ade juga mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menuntaskan legalitas atas tanah yang telah dilakukan tukar guling dengan
Advertisements Hal senada turut disampaikan Komisioner sekaligus Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan. Ia menegaskan bahwa
Tinggalkan Balasan