Percepatan SPBN di Sulbar : Solusi Baru Untuk Kesejahteraan Nelayan Majene

RAKYAT NEWS, MAJENE – Kabar baik bagi nelayan di Sulawesi Barat khususnya wilayah Polman dan Majene. Pasalnya saat ini Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar tengah mempersiapkan mendorong percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Hal tersebut terungkap saat Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Rabu (21/08/2024)

Kelak para nelayan tak perlu lagi jauh jauh hingga ke Pinrang dan Parepare untuk mengisi bahan bakar bagi kapal yang akaj digunakan untuk mencari ikan di laut.

Maka dari itu Pj Bahtiar mendorong percepatan kelengkapan fasilitas di PPN Palipi, salah satunya percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di mana akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurut Kadis Kelautan dan Perikanan Andi Suyuti, pihaknya telah beberapakali melakukan pembahasn dengan Pertamina sebagai pihak ketiga. Jika tak ada aral melintang pembangunannya akan mulai berlangsung pada September 2024.

“Bagaimana agar kawasan ini berfungsi optimum,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini.

Jika SPBN telah berdiri lanjut Bahtiar maka secara otomatis akan terbentuk ekosistem perikanan di wilayah Palipi. Seperti akan ada unit usaha yang terbentuk dalam mendukung SPBN tersebut yang tentunya berhubungan dunia nelayan dan perikanan.

Salah satunya pengoptimalan fungsi pabrik es. Termasuk penyediaan rumah susun. Termasuk juga percepatan breakwater yang saat ini tahap pembangunan melalui APBN.

Menurutnya penahan ombak untuk PPN Palipi masih memerlukan tambahan hingga 100 meter agar masyarakat lebih nyaman dan aman untuk parkir kapal.

“Kalau semuanya sudah berfungsi ke depan sebaiknya ditingkatkan menjadi BLUD, dengan BLUD manajemen bisnis berjalan. Jadi kita kelola secara bisnis agar dapat berkembang. Dan ini juga bisa menjadi model bagaimana agar UPTD perikanan dapat berkembang, tidak lagi dikelola berbasis APBD yang sifatnya stimulan,” ucap Bahtiar.