Salim S Mengga Laporkan Kinerja 2024 ke DPRD Sulbar
RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar pada Jumat, 28 Maret 2025.
Penyerahan LKPJ ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, yang wajib disampaikan maksimal tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.
“Ini adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan LKPJ kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan sepanjang 2024,” ujar Salim S Mengga dalam sambutannya.
Mantan Mayjen TNI AD itu juga mengungkapkan bahwa selama 2024, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren peningkatan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi fiskal, serta penurunan angka kemiskinan.
“Ada peningkatan, terutama pada IPM meskipun tidak signifikan. Kondisi fiskal kita juga cukup baik, dan angka kemiskinan bisa kita tekan sedikit,” tambahnya.
Salim berharap capaian tersebut dapat ditingkatkan di tahun 2025, seiring dengan upaya pemerintah provinsi bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun daerah secara berkelanjutan. “Mudah-mudahan ke depan, 2025 ini, semakin kita bisa tingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, menekankan bahwa penyerahan LKPJ bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik dan pemerintah pusat.
“Meski bertepatan dengan hari terakhir kerja sebelum libur lebaran dan peserta rapat tidak banyak, ini tetap penting sebagai pelaksanaan amanat undang-undang. Pembahasan LKPJ akan dilanjutkan setelah libur lebaran, selama 30 hari,” jelas Suraidah.
Berdasarkan data yang disampaikan, IPM Sulbar tahun 2024 mencapai 70,46 persen, naik 0,95 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,76 persen, ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan.
Persentase penduduk miskin juga menurun menjadi 10,71 persen, hasil dari berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial berkelanjutan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 2,68 persen dari 3,09 persen di 2023. Sementara itu, inflasi terkendali di angka 1,49 persen berkat upaya stabilisasi harga dan penguatan sektor ekonomi lokal.
LKPJ 2024 selanjutnya akan dibahas secara intensif oleh DPRD Sulbar guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk tahun mendatang. (*)
Tinggalkan Balasan