Persiapan Rakornas Urusan Pemerintahan Umum 2025: Dukung Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045

RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan penyelenggaraan Rakornas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 yang akan berlangsung di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (16/1/2025).

Rakornas ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan ikut serta dalam pelaksanaan Rakornas tersebut dengan mempersembahkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari daerahnya.

Kehadiran UMKM ini dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi daerah, terutama produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Berbagai produk seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan produk olahan lokal akan dipromosikan kepada peserta Rakornas dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pemprov Sulbar Dampingi Konsul Australia dan Mahasiswa Saat Kunjungi Estalase Anggrek

Pj Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

“Pelibatan UMKM dalam Rakornas ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi potensi lokal dan memperkuat ekonomi daerah berbasis masyarakat. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari visi menuju Indonesia Emas,” kata Herdin.

Herdin Ismail juga menambahkan bahwa peserta Rakornas yang sudah dikonfirmasi akan hadir mencakup perwakilan dari 18 provinsi, dengan jumlah total peserta 44 orang, serta 180 peserta dari 129 kabupaten/kota.

Selain itu, akan turut hadir 67 peserta dari internal Ditjen Polpum, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Bupati di Provinsi Sulawesi Barat, unsur Forkopimda kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal di Sulawesi Barat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Barat, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Barat, dan pimpinan partai politik tingkat provinsi.