Dirga dan sejumlah tim suksesnya diduga menggunakan beasiswa ini untuk memaksa masyarakat memilih pasangan tersebut.

Terakhir, upaya intimidatif tersebut diduga ikut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polman Andi Rajab.

Kepala Disdikbud tersebut ditenggarai mengarahkan sejumlah guru untuk mendukung pasangan calon (Paslon) Dirga Singkarru-Iskandar Muda.

Dua pekan lalu, sejumlah LSM di Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghentian politisasi beasiswa PIP.

Mereka menemukan bukti penyaluran program PIP tidak sesuai ketentuan dan dimanfaatkan secara politis oleh Ratih dan Dirga Singkarru.

“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa ada anak-anak pejabat dan ASN yang masuk dalam daftar penerima bantuan PIP. Ini adalah program yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, bukan untuk mereka yang mampu,” ujar salah satu pegiat LSM bernama Abdul Malik.

“Kami memiliki informasi bahwa pendataan PIP dilakukan di Hotel milik Ratih. Ini jelas keliru meskipun program ini adalah bagian dari aspirasi, namun prosedurnya sangat tidak sesuai. Bahkan, anak seorang Sekretaris Daerah dan beberapa anak ASN lainnya juga menerima bantuan tersebut,” tambahnya.