DPRD dan Pemerintah Provinsi Menyetujui Rencana Pembangunan Sulbar 20 Tahun ke Depan

RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Pada 22 Juli 2024, DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi setuju atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar 2025-2045 dalam sidang Paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar. Langkah ini menjadikan arah pembangunan Sulbar selama 20 tahun resmi dalam arsip negara dengan rencana penyerahan RPJPD ke Kemendagri pada 28 Juli 2024.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim memimpin Sidang Paripurna yang dihadiri oleh PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin.

“Untuk selanjutnya dilakukan asistensi di Kemendagri pada 29 Juli 2024,”

Abdul Halim menyatakan penerimaan DPRD Sulbar terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 untuk langkah selanjutnya.

“Kita rumuskan dalam satu nafas yaitu Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berlanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Kita tidak mau sekedar malaqbi, tidak sekedar maju, tidak juga sekedar berkelanjutan. Inilah visi kuat sangat besar,” ucap Bahtiar.

Baharuddin mengapresiasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar atas peningkatan visi dalam RPJPD ​​yang telah disepakati, sejarah baru pembangunan 20 tahun ke depan.

“ BMKG telah memperingatkan 25 tahun ke depan, 2050 itu kemungkinan akan terjadi bencana kelaparan seluruh dunia akibat perubahan iklim yang sangat ekstrem dengan ditandai nanti akan mencairnya es di kutub Utara dan saudaraku semua yang mengalami haji tahun ini bagaimana merasakan panas 48- 50 derajat dan beberapa orang meninggal. Hari ini iklim di Jepang sangat menggila tetangga kita di Malaysia juga sudah sangat panas Filipina beberapa waktu yang lalu dan ini fakta bahwa ada persoalan. Namun kebalikan dari itu Sulbar yakni kota Mamuju justru menjadi daerah dengan udara terbersih se asia tenggara Ini yang harus dipertahankan,” kata Bahtiar.

“20 tahun kedepan terjadi perubahan sangat signifikan tentang masa depan Indonesia dan Sulbar, dengan hadirnya IKN, dengan ibukota berpindah maka diikuti perubahan ekosistem udara, pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, dan lainnya termasuk kapal melintas di Alki II sehingga kita harus memanfaatkan pulau Balabalakang agar menjadi persinggahan sehingga dapat menjadi nilai tambah,” sambung Bahtiar.

Baharuddin menyatakan bahwa tantangan ke depan telah dirumuskan dalam Ranperda RPJPD Sulbar 2025-2045. Daerah ini harus berkembang sebagaimana manusia yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya.

“Kita pastikan menjadi kawasan-kawasan pertumbuhan baru karena ekonomi Indonesia lintang utara akan bergerak baru dengan sesuai dengan gerak baru ekonomi dengan adanya IKN,” pungkasnya.

Penekanan pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten di wilayah Sulawesi Barat disambut positif dalam RPJPD.

RPJPD 2025-2045 menjadi landasan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk target pendapatan bulanan dari 3 juta menjadi 15 Juta dengan berbagai sektor, seperti pertanian dan perikanan.

Dengan potensi yang dimiliki Sulbar, menjadi penting untuk mendapatkan bimbingan dari Kemendagri untuk mencapai Indonesia Emas.